Majelis Ulama Indonesia Keluarkan Fakta tentang Bersosial Media

Majelis Ulama Indonesia atau yang lebih dikenal dengan singkatannya, MUI, adalah suatu lembaga di Indonesia yang mewadahi para ulama, zu’ama, dan cendekiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi kau Muslimin di Indonesia. MUI didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah atau setara dengan tanggal 26 Juli 1975 kalender masehi, dengan tujuan untuk membantu pemerintah dalam melakukan/memutuskan hal-hal berkaitan dengan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa halal/haramnya suatu makanan, penentuan kebenaran suatu aliran agama Islam, dan hal-hal terkait hubungan penganut agama Islam dengan lingkungannya. Kantor pusat MUI terletak di Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat.

 

Majelis Ulama Indonesia

 

Pengertian dan Sejarah MUI

MUI didirikan sebagai hasil pertemuan musyawarah para ulama, zu’ama, cendekiawan Islam yang berasal dari 26 provinsi untuk mewakili tiap provinsi di Indonesia pada masa itu serta 10 orang ulama yang berasal dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yakni: NU (Nahdatul Ulama), Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, GUPPI, PTDI, DMI, Al Ittihadiyyah, Al Washliyah dan Math’laul Anwar. Selain itu, juga ada 4 ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara serta POLRI dan 13 tokoh cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Hasil dari musyawarah tersebut adalah kesepakatan untuk membentuk wadah atau tempat musyawarah bagi para ulama, zu’ama dan cendekiawan Muslim yang kemudian dituangkan dalam Piagam Berdirinya MUI dan ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah. Musyawarah tersebut sendiri diberi nama Musyawarah Nasional Ulama I.

Peran MUI di Indonesia

Sedikitnya ada 7 peran penting Majelis Ulama Indonesia, yakni:

  1. Sebagai pengawal bagi umat/penganut agama Islam
  2. Sebagai pemberi edukasi dan pembimbing bagi umat/penganut agama Islam
  3. Sebagai penjaring kader-kader (MUI) yang lebih baik
  4. Sebagai pemberi solusi masalah keagamaan di dunia internasional
  5. Sebagai perumus konsep pendidikan Islam
  6. Sebagai pengawal konten dalam media massa
  7. Sebagai organisasi yang menjalankan kerjasama dengan organisasi keagamaan

Fatwa MUI

Kata fatwa masih serumpun dengan kata petuah dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, fatwa berarti istilah mengenai tafsiran atau pendapat suatu masalag yang berkaitan dengan hukum Islam, yang artinya adalah nasihat, jawaban, petuah atau pendapat. Jadi, fatwa MUI adalah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama sebagai jawaban atau tanggapan terhadap pernyataan yang diajukan oleh peminta fatwa yang tidak memiliki keterikatan dengan lembaga tersebut.

Fatwa-fatwa MUI tidak hanya dikeluarkan begitu saja, namun didasarkan pada Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia NO-596/MUI/X/1997 yang dituangkan pada pasal 2 yang berbunyi:

  1. Setiap Keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang mu’tabarah, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
  2. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, Keputusan Fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan ijma’, qiyas yang mu’tabar, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti ihtisan, maslahah mursalah, dan saddu al-dzari’ah.
  3. Sebelum pengambilan Keputusan Fatwa, hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para Imam Mahdzab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil-dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.
  4. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil Keputusan Fatwanya, dipertimbangkan.

Selama tahun 2017, sudah cukup banyak fatwa yang dikeluarkan MUI, beberapa di antaranya adalah tentang Perkawinan Campuran, Beristri Lebih dari Empat, Standar Kehalalan Kosmetika, Penggunaan Shellac sebagai Bahan Kosmetika, Seputar Masalah Donor Asi, Rekayasa Genetika dan Produknya dan yang paling terbaru adalah yang diluncurkan pada 5 Juni 2017 kemarin yakni tentang Fatwa Muamalah di Media Sosial atau Fatwa Bersosial Media.

Bekerja sama dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), MUI menggelar diskusi publik dan konferensi pers fatwa MUI dengan tema “Hukum dan Pedoman Bermualah di Media Sosial.” Ketua Umum MUI, KH Ma’ruf Amin mengatakan bahwa bermuamalah di media sosial hadir oleh sebab keprihatinan MUI terhadap penggunaan media sosial saat ini yang tidak hanya mengandung unsur positif tapi juga negatif. Dan, konten negatif justru lebih sering muncul belakangan ini.

“Kebencian dan permusuhan justru marak melalui medsos itu. Kita tidak mungkin menghindari medsos, tapi bagaimana mencegah dan menghindari kerusakan “

Majelis Ulama Indonesia

Dalam fatwa ini, MUI mengeluarkan 5 hal yang haram dilakukan di sosial media, di antaranya:

  1. Setiap Muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan melakukan ghibah (membicarakan keburukan atau aib orang lain), fitnah, naminah (adu domba), dan penyebaran permusuhan.
  2. Mengharamkan aksi bullying, ujaran kebencian serta permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antargolongan.
  3. Haram bagi umat Muslim menyebarkan hoaks serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti informasi tentang kematian orang yang masih hidup.
  4. Umat Muslim diharamkan menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar’i, serta menyebarkan konten yang benar tapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya.
  5. MUI melarang kegiatan memproduksi, menyebarkan, dan atau membuat dapat diaksesnya konten maupun informasi yang tidak benar kepada masyarakat. Juga, aktivitas buzzer di media sosial yang menyediakan informasi berisi hoaks, ghibah, fitnah, namimah, bullying, aib, gosip dan lain-lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, hukumnya haram.